Stop Gratifikasi


/Gra.ti.fi.ka.si/
Yakni, Meliputi pemberian uang, barang , rabat (discount), komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas lainnya. Baik yang diterima di dalam negeri maupun di luar negeri.
(Pasal 12B UU no. 20 Tahun 2001) ttg Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi)

Gratifikasi juga termasuk salah satu tindak korupsi, oleh karena itu apabila kita menemukan tindakan gratifikasi wajib melaporkannya. Ada gratifikasi yang wajib lapor dan ada yang tidak wajib lapor.
Gratifikasi Wajib Lapor :
1. Gratifikasi yang diterima / ditolak oleh pegawai Bea dan Cukai yang berhubungan dengan jabatan dan berlawanan dengan tugas dan Kewajiban
2. Gratifikasi yang ditujukan kepada unit kerja dari pihak yang mempunyai benturan kepentingan

Gratifikasi yang Tidak Wajib Lapor:
1. Gratifikasi yang terkait dengan Kedinasan, terdiri atas:
a. Segala sesuatu yang diperoleh dari seminar, workshop, konferensi, pelatihan, atau kegiatan lain sejenis, di dalam negeri maupun di luar negeri, baik yang diperoleh dari panitia seminar, penyelenggara, atau penyedia layanan transportasi dan penginapan dalam rangka kepesertaan, yang antara lain berupa:
-) Seminar kit Kedinasan yang berlaku umum;
-) Cinderamata/suvenir yang berlaku umum;
-) Hadiah/ door prize yang berlaku umum;
-) Fasilitas penginapan yang berlaku umum;
-) Konsumsi/hidangan/ sajian berupa makanan dan minuman yang
berlaku umum.
b. kompensasi yang diterima dari Pihak Lain sepanjang tidak melebihi standar biaya yang berlaku di Kementerian Keuangan, tidak terdapat Pembiayaan Ganda, Benturan Kepentingan, atau pelanggaran atas ketentuan yang berlaku di instansi penenma, yang antara lain berupa:
-) Honor/insentif, baik berupa uang maupun setara uang;
-) Fasilitas penginapan;
-) Cinderamata/ suvenir / plakat;
-) Jamuan makan;
-) Fasilitas transportasi; dan/ atau
-) Barang yang bersifat mudah busuk atau rusak antara lain seperti
bingkisan makanan atau buah.

2. Gratifikasi yang tidak terkait dengan Kedinasan, meliputi:
a. Hadiah langsung/undian, rabat (diskon), voucher, point rewards, atau suvenir yang berlaku umum;
b. Prestasi akademis atau non (kejuaraan / perlombaan / kompetisi) biaya sendiri;
c. Keuntungan/bunga dari penempatan dana, investasi atau kepemilikan saham pribadi yang Berlaku Umum;
d. Kompensasi atas profesi di luar Kedinasan yang tidak terkait dengan tugas fungsi dari ASN Kemenkeu, dan tidak mempunyai Benturan Kepentingan serta tidak melanggar kode etik pegawai;
e. Pemberian karena hubungan keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus 2 (dua) derajat atau dalam garis keturunan ke samping 1 (satu) derajat sepanjang tidak mempunyai Benturan Kepentingan dengan penerima Gratifikasi;
f. Pemberian karena hubungan keluarga semenda dalam garis keturunan lurus 1 ( satu) derajat atau dalam garis keturunan kesamping 1 (satu) derajat sepanjang tidak mempunyai Benturan Kepentingan dengan penerima Gratifikasi;
g. Pemberian yang berasal dari pihak lain sebagai hadiah pada perayaan perkawinan, khitanan anak, ulang tahun, kegiatan keagamaan/adat/tradisi, dengan nilai keseluruhan paling banyak Rp.l.000.000,00 (satu juta rupiah) dari masing-masing pemberi pada setiap kegiatan atau peristiwa yang bersangkutan dan bukan dari pihak yang mempunyai Benturan Kepentingan dengan penerima Gratifikasi;
h. Pemberian dari pihak lain terkait dengan musibah dan bencana, dan bukan dari pihak yang mempunyai Benturan Kepentingan dengan penerima Gratifikasi;
i. Pemberian dari sesama rekan kerja, baik dari atasan, rekan setingkat atau bawahan yang tidak dalam bentuk uang, dengan nilai maksimal Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) per-acara/ peristiwa dengan batasan nilai maksimal Rp.l.000.000,00 (satu juta rupiah) dalam 1 (satu) tahun dari masing-masing pemberi, dalam rangka:
-) promosi jabatan; dan/ atau
-) pindah/mutasi tempat kerja.

Adapun cara untuk melaporkannya bisa melewati
1. KI (Kepatuhan Internal)
2. Website https://gol.kpk.go.id/