Rencana Kedatangan Sarana Pengangkut

Apa sajakah dasar hukum yang memuat tentang rencana kedatangan sarana pengangkut?

Kewajiban pengangkut untuk menyerahkan rencana kedatangan sarana pengangkut sebelum kedatangan sarana pengangkut didasari Undang-Undang nomor 17 tahun 2006 tentang kepabeanan dan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 158/PMK.04/2017 Tentang Tata Laksana Penyerahan Pemberitahuan Rencana Kedatangan Sarana Pengangkut, Manifes Kedatangan Sarana Pengangkut Dan Manifes Keberangkatan Sarana Pengangkut, serta Peraturan Pemerintah nomor 22 tahun 1996 tentang Pengenaan Sanksi Administrasi Kepabeanan yang mengatur besaran sanksi yang diterima oleh perusahaan pengangkut yang melanggar.

Apakah yang dimaksud dengan Pengangkut?

Pengangkut adalah orang, kuasanya atau yang bertanggungjawab atas pengoperasian Sarana Pengangkut yang mengangkut barang dan/atau orang 

Apakah yang dimaksud dengan Sarana Pengangkut?

Sarana Pengangkut adalah kendaraan/angkutan melalui laut, udara atau darat yang dipakai untuk mengangkut barang dan/atau orang.

Apakah Jadwal Kedatangan Sarana Pengangkut itu?

Jadwal Kedatangan Sarana Pengangkut adalah pemberitahuan tentang rencana kedatangan Sarana Pengangkut yang mempunyai jadwal kedatangan secara teratur dalam suatu periode tertentu, yang disampaikan oleh pengangkut ke suatu Kantor Pabean.

Apakah Rencana Kedatangan Sarana Pengangkut itu?

Rencana Kedatangan Sarana Pengangkut adalah pemberitahuan tentang rencana kedatangan Sarana Pengangkut yang disampaikan oleh pengangkut ke suatau Kantor Pabean.

Siapa saja kah yang wajib menyerahkan rencana kedatangan sarana pengangkut?

Pengangkut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a pada Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 158/PMK.04/2017 yang Sarana Pengangkutnya akan datang melalui laut atau udara dari:

  1. Luar Daerah Pabean; atau
  2. Dalam Daerah Pabean yang mengangkut barang impor, barang ekspor, dan/atau barang asal Daerah Pabean untuk diangkut ke tempat lain dalam Daerah Pabean melalui luar Daerah Pabean,

Kapan pengangkut harus menyerahkan rencana kedatangan sarana pengangkut?

Kewajiban penyampaian pemberitahuan RKSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 158/PMK.04/2017 dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

  1. paling lambat 24 (dua puluh empat) jam sebelum kedatangan Sarana Pengangkut, untuk Sarana Pengangkut melalui laut, dalam hal waktu tempuh dari tempat keberangkatan menuju ke tempat kedatangan selama 24 (dua puluh empat) jam atau lebih; atau
  2. paling lambat sebelum kedatangan Sarana Pengangkut, dalam hal waktu tempuh dari tempat keberangkatan menuju ke tempat kedatangan kurang dari 24 (dua puluh empat) jam.

Apa sajakah kewajiban dari pengangkut pada saat kedatangan sarana pengangkut ke dalam daerah pabean?

  1. Wajib Memberitahukan rencana kedatangan sarana pengangkut (RKSP) ke Kantor pabean tujuan sebelum kedatangan sarana pengangkut, kecuali sarana pengangkut darat.
  2. Wajib mencantumkan barang impor, barang ekspor, dan/atau barang asal daerah pabean yang diangkut ke tempat lain dalam daerah pabean melalui luar daerah pabean yang diangkut oleh sarana pengangkutnya dalam manifestnya.
  3. Wajib menyerahkan pemberitahuan pabean mengenai barang yang diangkutnya sebelum melakukan pembongkaran.

Apakah kewajiban sebagaimana tersebut pada jawaban pertanyaan diatas harus selalu dilakukan oleh pengangkut?

Kewajiban sebagaimana dimaksud pada jawaban pertanyaan diatas dikecualikan bagi pengangkut yang berlabuh paling lama 24 (dua puluh empat) jam dan tidak melakukan pembongkaran barang. 

Apakah yang dimaksud dengan “saat kedatangan sarana pengangkut” itu?

Yang dimaksud dengan “saat kedatangan sarana pengangkut” adalah:

  1. Saat Lego jangkar di perairan pelabuhan, untuk sarana pengangkut melalui laut;
  2. Saat mendarat di landasan udara, untuk sarana pengangkut melalui udara.

Dalam keadaan darurat, apakah pengangkut dapat melakukan pembongkaran barang impor sebelum mengajukan pemberitahuan pabean tentang kedatangan sarana pengangkut?

Pada dasarnya barang impor hanya dapat dibongkar setelah diajukan pemberitahuan pabean tentang kedatangan sarana pengangkut. Akan tetapi jika sarana pengangkut mengalami keadaan darurat seperti mengalami kebakaran, kerusakan mesin yang tidak dapat diperbaiki, terjebak dalam cuaca buruk, atau hal lain yang terjadi di luar kemampuan manusia, dapat dilakukan pengecualian dengan melakukan pembongkaran tanpa memberitahukan terlebih dahulu tentang kedatangan sarana pengangkut.

Kewajiban apa yang harus dilakukan pengangkut pada saat sarana pengangkutnya mengalami keadaan darurat sebagaimana dimaksud diatas?

  1. Melaporkan keadaan darurat tersebut ke kantor pabean terdekat pada kesempatan pertama, yaitu kantor pabean yang paling mudah dicapai dengan menggunakan radio panggil, telepon atau faksimili;
  2. Menyerahkan pemberitahuan pabean paling lambat 72 (tujuh puluh dua) jam sesudah pembongkaran.

Sanksi apa saja yang diberikan apabila pengangkut melanggar ketentuan yang ada?

  • Dalam Undang- Undang Kepabeanan nomor 17 tahun 2006 pasal 7 ayat (7) disebutkan bahwa pengangkut yang tidak melaporkan rencana kedatangannya dikenai sanksi administrasi berupa denda paling sedikit Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah)
  • Dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 158/PMK.04/2017 Tentang Tata Laksana Penyerahan Pemberitahuan Rencana Kedatangan Sarana Pengangkut, Manifes Kedatangan Sarana Pengangkut Dan Manifes Keberangkatan Sarana Pengangkut disebutkan bahwa Dalam hal Pengangkut melakukan pelanggaran dalam penyampaian pemberitahuan RKSP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 Ayat (2) huruf a dan tidak melewati saat kedatangan Sarana Pengangkut sebanyak 10 (sepuluh) kali dalam jangka waktu 6 (enam) bulan, penyampaian pemberitahuan RKSP atau pemberitahuan Inward Manifest berikutnya yang diajukan oleh Pengangkut dimaksud tidak dilayani sampai dengan:

a. Sarana Pengangkutnya berikutnya datang; dan

b. telah diajukan pemberitahuan RKSP atau pemberitahuan Inward Manifest

  • Dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 22 tahun 1996 tentang Pengenaan Sanski Administrasi Kepabeanan pasal 3 ayat (3) disebutkan bahwa Terhadap pelanggaran yang diancam dengan Sanksi Administrasi berupa denda minimum sampai dengan maksimum yang besarnya dinyatakan dalam nilai rupiah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3), Pasal 7 ayat (4), Pasal 7 ayat (5), Pasal 11 ayat (4), atau Pasal 82 ayat (6) Undang-undang, dikenakan denda sebesar nilai rupiah yang ditetapkan secara berjenjang berdasarkan jumlah pelanggaran selama enam bulan terakhir.

Denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) ditetapkan dengan ketentuan :

  • Apabila dalam enam bulan terakhir dilakukan satu kali pelanggaran, dikenakan denda         sebesar satu kali denda minimum;
    • apabila dalam enam bulan terakhir dilakukan dua kali kali pelanggaran, dikenakan denda sebesar dua kali denda minimum;
    • apabila dalam enam bulan terakhir dilakukan tiga sampai dengan empat kali pelanggaran, dikenakan denda sebesar lima kali denda minimum;
    • apabila dalam enam bulan terakhir dilakukan lima sampai enam kali pelanggaran, dikenakan denda sebesar tujuh kali denda minimum;
    • apabila dalam enam bulan terakhir dilakukan lebih dari enam kali pelanggaran, dikenakan denda sebesar satu kali denda maksimum.