Informasi Publik Tersedia Setiap Saat

A.	Daftar Informasi Publik di lingkungan Kementerian Keuangan	Lihat
B.	Informasi tentang peraturan, keputusan, atau kebijakan DJBC	Lihat1 Lihat2
C.	Daftar rancangan peraturan perundang-undangan di bidang keuangan negara	Lihat
D.	Seluruh informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala	Lihat
E.	Informasi tentang organisasi, administrasi, kepegawaian, dan keuangan :	Lihat
	Pedoman Pengelolaan Organisasi: Peraturan Menteri Keuangan Nomor 217/PMK.01/2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 87/PMK.01/2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 217/PMK.01/2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 467/KMK.01/2014 tentang Pengelolaan Kinerja Di Lingkungan Kementerian Keuangan
	Pedoman Pengelolaan Administrasi: Peraturan Menteri Keuangan Nomor 136/PMK.01/2018 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas di Lingkungan Kementerian Keuangan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 128/PMK.01/2015 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas Elektronik Kementerian Keuangan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 352/KM.1/2012 tentang Penomoran dan Pemberian Kode Surat Serta Cap Dinas Rumah Tangga Gedung Keuangan Negara Medan, Semarang I, Semarang II, Surabaya I, Surabaya II, Denpasar I, Denpasar II, Makassar beserta Lampiran Peraturan Menteri Keuangan Nomor 246/PMK.06/2014 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penggunaan Barang Milik Negara beserta Lampiran Peraturan Menteri Keuangan Nomor 196/PMK.01/2019 tentang Pedoman Kearsipan Di Lingkungan Kementerian Keuangan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 206/PMK.01/2008 tentang Tata Cara Penatausahaan Dokumen Penting Dan/ Atau Bersifat Rahasia Terkait Penanganan Masalah Hukum Dan Penyelesaian Piutang Negara beserta Lampiran
	Pedoman Pengelolaan Kepegawaian: Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1969 Tentang Pensiun Pegawai Dan Pensiun Janda/Duda Pegawai Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok Kepegawaian Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara beserta Penjelasan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 214/PMK.01/2011 tentang Penegakan Disiplin Dalam Kaitannya Dengan Tunjangan Khusus Pembinaan Keuangan Negara Di Lingkungan Kementerian Keuangan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 85/PMK.01/2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 214/PMK.01/2011 Tentang Penegakan Disiplin Dalam Kaitannya Dengan Tunjangan Khusus Pembinaan Keuangan Negara Di Lingkungan Kementerian Keuangan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 93/PMK.01/2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 214/PMK.01/2011 Tentang Penegakan Disiplin Dalam Kaitannya Dengan Tunjangan Khusus Pembinaan Keuangan Negara Di Lingkungan Kementerian Keuangan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 176/PMK.01/2018 tentang Mekanisme Penetapan Jabatan Dan Peringkat Bagi Pelaksana Di Lingkungan Kementerian Keuangan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 237/PMK.01/2014 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 246/PMK.01/2011 tentang Mekanisme Penetapan Jabatan Dan Peringkat Bagi Pelaksana Di Lingkungan Kementerian Keuangan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 45/PMK.01/2015 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 246/PMK.01/2011 tentang Mekanisme Penetapan Jabatan Dan Peringkat Bagi Pelaksana Di Lingkungan Kementerian Keuangan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 590/KMK.01/2016 tentang Pedoman Dialog Kinerja Di Lingkungan Kementerian Keuangan
	Pedoman Pengelolaan Keuangan: Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara Peraturan Menteri Keuangan Nomor 119/PMK.02/2020 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2021
	Profil lengkap pimpinan dan pegawai DJBC	Lihat
	DIPA RKAK/L DJBC	Lihat Lihat
	Laporan Keuangan DJBC	2016 2017 2018 2019 2020
	Data Statistik yang dikelola dan dibuat oleh DJBC	Lihat
F.	Surat-surat perjanjian dengan pihak ketiga	Hardcopy tersedia pada Sekretariat DJBC
G.	Surat menyurat pimpinan atau pejabat Kementerian Keuangan dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya	Hardcopy tersedia pada Sekretariat DJBC
H.	Syarat-syarat perizinan, izin yang diterbitkan dan/atau dikeluarkan berikut dokumen pendukungnya, dan laporan penataan izin yang diberikan	Lihat1 Lihat2 Lihat3 Lihat4 Lihat5 Lihat6 Lihat7 Lihat8 Lihat9 Lihat10
I.	Data perbendaharaan atau inventaris	Hardcopy tersedia pada Sekretariat DJBC
J.	Rencana Strategis DJBC	Renstra DJBC 2014-2019 Renstra DJBC 2020-2024
K.	Rencana Kerja DJBC	2019 2020 2021 2022
L.	Agenda kerja pimpinan DJBC	Lihat Lihat
M.	Layanan Publik DJBC	Lihat1 Lihat2 Lihat3 Lihat4 Lihat5
N.	Jumlah, jenis, dan gambaran umum pelanggaran yang dilaporkan oleh masyarakat serta laporan penindakannya	Lihat1 Lihat2
O.	Daftar serta hasil-hasil penelitian	Hardcopy tersedia pada Dit PPS
P.	Siaran Pers dan Keterangan Pers	Lihat

Informasi Publik Tersedia Setiap Saat

Berita Terbaru

Bea Cukai Bontang Meraih Predikat Zona Integritas Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (ZI-WBBM)

BEA CUKAI BONTANG BERHASIL MENGGAGALKAN MASUKNYA BARANG ILEGAL

Tetap On Track, Penerimaan Bea Cukai Capai 17,6 Persen dari Target APBN

Pengumuman Terbaru

Bea Cukai Bontang Meraih Predikat Zona Integritas Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (ZI-WBBM)

BEA CUKAI BONTANG BERHASIL MENGGAGALKAN MASUKNYA BARANG ILEGAL

Tetap On Track, Penerimaan Bea Cukai Capai 17,6 Persen dari Target APBN

Kategori

Tags

Kategori

Layanan Informasi

Layanan Pengaduan