Pada tahun 2022 Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Bontang Mendapatkan 2 Penghargaan terkait Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran dari Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Kalimantan Timur. Kedua penghargaan tersebut adalah Satuan Kerja dengan Capaian Nilai IKPA 100 Periode Semester 1 Tahun Anggaran 2022 Provinsi Kalimantan Timur dan Satuan Kerja dengan Kinerja Pelaksanaan Anggaran Terbaik Provinsi Kalimantan Timur Tahun Anggaran 2022 Kategori Pagu Kecil.

IKPA merupakan indikator yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan selaku Bendahara Umum Negara (BUN) untuk mengukur kualitas kinerja pelaksanaan anggaran belanja Kementerian Negara/Lembaga. IKPA digunakan sebagai alat monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan anggaran yang disediakan oleh Ditjen Perbendaharaan yang terintegrasi pada Online Monitoring (OM) SPAN yang dijadikan ukuran dan mencerminkan kinerja satuan kerja atas kualitas perencanaan anggaran, kualitas pelaksanaan anggaran, serta kualitas hasil pelaksanaan anggaran.

Indikator IKPA tersebut digunakan untuk mengevaluasi pencapaian target anggaran yang telah dirancang pada Dokumen Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA), yang merupakan pedoman pelaksanaan kegiatan untuk satuan kerja salah satunya adalah Bea Cukai Bontang. Dalam penggunaan DIPA, Bea Cukai Bontang pun berkoordinasi dengan Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Kalimantan Timur.

Penghargaan yang di raih oleh KPPBC TMP C Bontang tersebut menunjukkan capaian yang memuaskan dalam perencanaan dan penggunaan anggaran kategori pagu kecil yaitu pagu anggaran dibawah 3 miliar, Bea Cukai Bontang mampu membuktikan bahwa kualitas perencanaan anggaran, kualitas pelaksanaan anggaran, serta kualitas hasil pelaksanaan anggaran dapat dilaksanakan dengan baik walaupun terdapat perubahan formulasi penilaian IKPA mulai tahun 2022. Untuk diketahui, mulai tahun anggaran 2022, penilaian IKPA berubah dari 13 indikator menjadi 8 indikator. Ke-8 indikator tersebut meliputi Revisi DIPA, Deviasi Hal III DIPA, Penyerapan Anggaran, Belanja Kontraktual, Penyelesaian Tagihan, Pengelolaan UP dan TUP, Dispensasi SPM, dan Capaian Output. Reformulasi IKPA dilakukan karena adanya tantangan besar dalam mengelola APBN saat ini, yaitu spending better, manisolve program, value for money dan birokris budgeting.

Bea Cukai Bontang meraih penghargaan tersebut berkat beberapa faktor strategi yang diterapkan. Salah satunya adalah penyusunan rencana kerja dan anggaran yang jelas serta terukur, yang lebih berorientasi pada penyelenggaraan layanan publik yang baik dan memberikan manfaat yang lebih besar kepada masyarakat. Selain itu, Bea Cukai Bontang juga melakukan pengawasan dan pengendalian keuangan yang ketat, termasuk.

dalam penggunaan anggaran untuk kegiatan yang dilaksanakan. Bea Cukai Bontang telah memastikan bahwa penggunaan anggaran selalu sesuai dengan kebutuhan dan tujuan yang telah ditetapkan. Selama tahun anggaran 2022, Bea Cukai Bontang mampu melaksanakan kegiatan dengan baik dan berkomitmen memenuhi kebutuhan masyarakat, sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya.

Keberhasilan Bea Cukai Bontang dalam mendapatkan peringkat ke-3 dalam evaluasi DJPb Prov. Kalimantan Timur tentu memberikan dorongan semangat baru bagi instansi instansi pemerintah lainnya di Kalimantan Timur.  Hal ini harus dijadikan motivasi bagi satuan kerja di lingkungan Pemerintah untuk semakin optimal dalam menggunakan anggaran, meningkatkan kinerja serta berkontribusi lebih besar terhadap kemajuan daerah dan negara.

Dalam tugasnya, Bea Cukai Bontang memiliki peran penting dalam menunjang perekonomian nasional, khususnya dalam hal pengawasan dan pemungutan pajak atas kegiatan ekspor impor. Oleh karena itu, keberhasilan Bea Cukai Bontang dalam pengelolaan anggaran menjadi sangat penting dalam menjamin kelancaran dan keberhasilan perekonomian di Kalimantan Timur dan pula Negara tercinta kita Indonesia.